Millenialpost.com, Cilacap — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri agar manfaat ekonominya dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia, khususnya petani.

Menurut Presiden Prabowo, selama ini Indonesia terlalu lama berada pada pola lama sebagai pemasok bahan baku. Padahal, kekuatan utama bangsa justru terletak pada kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola dan diolah di dalam negeri.

“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa. Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan bahwa hilirisasi di sektor pertanian harus menjadi gerakan besar nasional, mencakup pengolahan berbagai komoditas unggulan seperti kelapa, sawit, hingga rempah-rempah yang dapat menjadi produk turunan bernilai tinggi.

Dalam proyek hilirisasi fase II, sejumlah inisiatif berbasis pertanian menjadi bagian penting, antara lain hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodieseldi KEK Seri Mangkei, Sumatera Utara; pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya Maluku Tengah dengan kapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun; dan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah dengan kapasitas 300 ribu butir kelapa per hari.

Presiden Prabowo menilai langkah ini sebagai bukti bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak industri dan pencipta nilai tambah di dalam negeri. Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberanian sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuannya menguasai dan mengolah sumber daya sendiri.

“Bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” tegasnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, mulai dari harga yang jatuh saat panen hingga ketidakpastian pasar. “Sudah terlalu lama petani Indonesia, nelayan Indonesia, buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola sektor pertanian agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya.

“Petani yang tadi hasil panennya tidak dibeli, puso, rusak di kebun, panennya tidak diserap, tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat sejahtera. Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar offtake. Berapa yang dihasilkan, berapa pun itu diserap bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi utama dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan mempercepat kebangkitan bangsa. Ia mengingatkan bahwa sejarah dunia menunjukkan bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengelola kekayaannya sendiri, bukan membiarkan nilai tambah dinikmati oleh pihak lain.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, kebangkitan bangsa membutuhkan kerja keras, kesinambungan, serta semangat nasionalisme dan persatuan yang kuat. Presiden Prabowo juga mengajak para ilmuwan, teknokrat, dan generasi muda untuk mengambil peran dalam memperkuat hilirisasi dan pembangunan nasional.

“Gunakan kepandaian untuk memperkuat bangsa, bukan untuk memperkaya bangsa lain,” pesannya.

Groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase II ini menjadi langkah berkesinambungan dari agenda besar hilirisasi nasional yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mengembalikan manfaat kekayaan alam sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.